Presiden Prabowo Subianto menyebut kemiskinan di Indonesia masih diwariskan dari pemimpin masa lalu yang gagal menghadapi penjajahan. (ANTARA FOTO/Aprillio Akbar)

Presiden Prabowo Subianto menyebut persoalan kemiskinan di Indonesia tak lepas dari sejarah panjang penjajahan. Ia menilai, kondisi tersebut muncul karena para pemimpin di masa lalu gagal menjaga kedaulatan bangsa dari intervensi asing.

“Dan akhirnya terjadilah kemiskinan. Jadi saudara harus mengerti bahwa kemiskinan itu terjadi karena pemimpin-pemimpin yang tidak pandai, tidak andal, tidak kuat, dan tidak mampu menghadapi penjajahan dari luar,” ujar Prabowo, dikutip dari DetikNews, Sabtu (23/8/2025).

Prabowo menegaskan, penjajahan tidak hanya sebatas penguasaan wilayah, melainkan juga eksploitasi besar-besaran terhadap kekayaan alam Indonesia. Kondisi tersebut, menurutnya, membuat rakyat hidup dalam penderitaan panjang, dan dampaknya masih dirasakan hingga kini.

Meski demikian, Prabowo memastikan pemerintahannya berkomitmen untuk memerangi kemiskinan melalui pendekatan holistik. 

Salah satu program yang ia usung adalah pembangunan dan pembukaan 100 sekolah rakyat untuk masyarakat dari desil terbawah. Sekolah-sekolah ini ditujukan memutus rantai kemiskinan dengan memberikan akses pendidikan berkualitas kepada anak-anak dari keluarga miskin.

Pemerintah juga menyiapkan program yang lebih tepat sasaran dengan menggunakan Data Terpadu Sistem Ekonomi Nasional (DTSEN) agar bantuan sosial dan program lain benar-benar sampai ke kelompok yang berhak. 

Selain itu, pemerintah mengupayakan renovasi lebih dari 13.000 sekolah serta distribusi layar pintar ke berbagai sekolah di pelosok negeri guna meningkatkan kualitas pendidikan.

Di sisi lain, data Badan Pusat Statistik (BPS) per Maret 2025 mencatat angka kemiskinan nasional turun menjadi 8,47 persen, level terendah dalam dua dekade terakhir. Jumlah penduduk miskin kini mencapai 23,85 juta orang. 

Data tersebut juga menunjukkan adanya kesenjangan antara wilayah perkotaan dan pedesaan. Tingkat kemiskinan di kota tercatat 6,73 persen, sementara di desa mencapai 11,03 persen.

“Ini untuk pertama kalinya kemiskinan Indonesia berada di bawah sembilan persen. Namun jumlah penduduk miskin masih signifikan, sehingga program perlindungan sosial dan penciptaan lapangan kerja tetap harus diperkuat,” kata Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, dikutip dari detikFinance dan BPS.

Pemerintah menargetkan angka kemiskinan ekstrem bisa ditekan hingga nol persen pada 2029, dengan strategi yang menggabungkan perlindungan sosial, peningkatan kualitas pendidikan, dan penguatan ekonomi produktif. 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dipastikan tetap menjadi instrumen utama dalam menopang program pengentasan kemiskinan.