Kementerian Keuangan sedang menyiapkan anggaran untuk Kementerian Haji dan Umrah serta dua badan baru yang dibentuk Presiden Prabowo Subianto, menunggu penyelesaian SOTK dari Kementerian Sekretaris Negara. (Shutterstock/Wulandari)

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) tengah memproses persiapan anggaran untuk Kementerian Haji dan Umrah serta dua badan baru yang dibentuk Presiden Prabowo Subianto. Direktur Jenderal Anggaran Kemenkeu Luky Alfirman mengatakan perhitungan anggaran masih menunggu penyelesaian Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) dari Kementerian Sekretaris Negara.

“Saat ini sedang diurus oleh Setneg, karena mereka harus menyelesaikan bentuk SOTK-nya terlebih dahulu. Prosesnya masih berjalan,” ujar Luky saat ditemui di Gedung DPR, Rabu (27/8/2025).

Kemenkeu mengindikasikan anggaran untuk ketiga lembaga kemungkinan akan bersumber dari Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara (BA BUN). 

Pos anggaran ini berada di luar anggaran kementerian dan lembaga, dan dikelola langsung oleh Menteri Keuangan sebagai Bendahara Umum Negara.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati sebelumnya menegaskan bahwa pemerintah akan menyediakan anggaran untuk kedua badan baru tersebut. 

“Ya kalau badan baru terbentuk, ya dipenuhi nanti (anggarannya). Pasti nanti ada turunannya,” kata Sri Mulyani di Kompleks Istana Kepresidenan pada Senin (25/8/2025).

Pembentukan Kementerian Haji dan Umrah serta dua badan baru terjadi di tengah upaya pemerintah melakukan efisiensi belanja negara. 

Meski demikian, pemerintah menilai pembentukan lembaga ini merupakan kebutuhan mendesak untuk mendukung program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo.

Ketiga lembaga diharapkan dapat meningkatkan pelayanan di bidang masing-masing. Khusus Kementerian Haji dan Umrah, sistem pelayanan terintegrasi untuk jemaah haji Indonesia menjadi fokus utama agar proses keberangkatan dan manajemen haji lebih efisien.

Proses penghitungan anggaran saat ini masih bersifat koordinatif. Kemenkeu menunggu SOTK dari Kementerian Sekretaris Negara sebelum angka final anggaran dapat ditetapkan. 

Langkah ini dinilai penting untuk memastikan struktur organisasi lembaga baru sesuai dengan kebutuhan operasional dan tata kelola APBN.