Presiden Prabowo mengungkapkan adanya usulan agar program Makan Bergizi Gratis (MBG) diberikan dua kali sehari. Namun, ia menilai APBN belum mampu menanggung tambahan beban anggaran tersebut. (BPMI Setpres)


Presiden Prabowo Subianto mengatakan pemerintah menerima permintaan dari sejumlah sekolah agar program Makan Bergizi Gratis (MBG) diberikan dua kali sehari. Namun, ia menegaskan saat ini anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) belum mampu menanggung biaya tambahan tersebut.

Saat ini, program MBG baru menyediakan satu kali makan per hari bagi penerima manfaat. Hingga 28 Agustus 2025, program ini telah menjangkau 24 juta penerima dengan 6.610 dapur umum yang beroperasi. Pemerintah menargetkan jumlah itu meningkat hingga 82,9 juta penerima pada Desember 2025.

Dalam RAPBN 2026, pemerintah mengalokasikan Rp335 triliun untuk program MBG, naik lebih dari lima kali lipat dari Rp71 triliun pada 2025. 

Dari total anggaran tersebut, Rp268 triliun akan digunakan untuk belanja, sementara Rp67 triliun disiapkan sebagai cadangan.

Anggaran 2026 terdiri atas Rp223,6 triliun (67%) untuk makan bergizi bagi siswa yang dikategorikan sebagai belanja pendidikan, Rp24,7 triliun untuk ibu hamil dan anak usia dini dalam kategori kesehatan, serta 19,7% sisanya dialokasikan untuk fungsi ekonomi.

Dengan proporsi tersebut, anggaran MBG setara dengan 44,2% dari total belanja pendidikan 2026 yang mencapai Rp757,8 triliun.

“Kemampuan kita baru seperti ini. Kita baru bisa beri makan satu kali. Tapi itu sudah prestasi luar biasa bagi Republik kita. Dasar bangsa Indonesia ya, sudah diberi satu kali makan sudah ada yang mengajukan, ‘Pak kalau bisa dua kali’,” ujar Presiden Prabowo dalam acara APKASI Otonomi Expo 2025 di ICE BSD, Tangerang, Kamis (28/8/2025) seperti dikutip dari kompas.com.

Ia menambahkan, “APBN bisa jebol itu. Ini perjuangan. Tapi dari mana ini (anggarannya)? Dari efisiensi. Jadi efisiensi jangan diartikan potong transfer ke daerah. Transfer daerah ada yang langsung dan ada yang tidak langsung. Tapi semuanya untuk daerah. MBG adanya di desa-desa, kecamatan, kabupaten.”

Pemerintah menyebut program MBG tidak semata-mata fokus pada pemenuhan gizi. Program ini juga dirancang sebagai instrumen redistribusi ekonomi melalui keterlibatan dapur umum, UMKM, dan sektor pangan lokal.

Pakar ekonomi Fakhrul Fulvian menilai program MBG dapat menggerakkan roda perekonomian di daerah. 

“Program ini bisa memberi efek pengganda fiskal, mulai dari rantai pasok makanan, aktivitas UMKM, hingga mengurangi beban keuangan rumah tangga,” katanya.

Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebut bahwa tantangan terbesar terletak pada eksekusi anggaran yang sangat besar. 

“Untuk program makan bergizi gratis disediakan Rp335 triliun. Kalau dibandingkan tahun ini Rp71 triliun, meningkat lebih dari lima kali lipat. Tentu tantangan paling nyata adalah eksekusinya,” kata Sri Mulyani saat rapat bersama Badan Anggaran DPR RI, Kamis (21/8/2025).

Ia menambahkan, belanja tersebut sekaligus diarahkan untuk memperkuat peran UMKM, mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, dan membangun SDM unggul agar Indonesia lebih berdaya saing.

Hingga Agustus 2025, penyerapan anggaran MBG telah mencapai Rp7,9 triliun, lebih tinggi dari proyeksi awal Rp6 triliun. 

Pemerintah menyatakan pelaksanaan program akan dilakukan dengan asas kehati-hatian, efektivitas, dan pengawasan ketat untuk mencegah praktik korupsi.

Selain itu, program MBG juga diintegrasikan dengan edukasi kesadaran pajak. Pada setiap kemasan makanan MBG tercantum tulisan: “Program ini Dibiayai dari Pajak yang Anda Bayar”, dengan tujuan menumbuhkan pemahaman pajak sejak dini bagi generasi penerus.

“Rp335 triliun ini langsung dirasakan di setiap daerah, baik oleh siswa, ibu hamil, maupun anak usia dini,” tambah Sri Mulyani.

Indonesia tercatat sebagai negara ke-8 di Asia Tenggara yang menjalankan program makan gratis di sekolah. Malaysia dan Thailand lebih dulu menerapkan program serupa sejak puluhan tahun lalu.

Presiden Prabowo menegaskan komitmennya agar tidak ada lagi anak Indonesia yang kelaparan. 

“Kita maju terus secara real. Setiap hari terus meningkat. Sampai Desember nanti targetnya 82,9 juta penerima,” katanya.

Dengan lonjakan anggaran lima kali lipat, MBG menjadi salah satu program prioritas nasional terbesar di bidang sosial dan pendidikan dalam RAPBN 2026. 

Pemerintah menegaskan pelaksanaannya akan terus dikawal agar manfaatnya dapat dirasakan merata di seluruh wilayah Indonesia.