Donald Trump klaim Thailand dan Kamboja sepakat gencatan senjata usai ditekan dengan ancaman tarif 36% oleh AS. (REUTERS/Kevin Lamarque)


Donald Trump kembali jadi sorotan dunia usai mengklaim telah berhasil mendorong Thailand dan Kamboja untuk duduk bersama dan menyepakati rencana gencatan senjata. Lewat unggahan di platform Truth Social pada Sabtu (26/7), Presiden Amerika Serikat itu menyebut dirinya telah berbicara langsung dengan Perdana Menteri Kamboja Hun Manet dan Pelaksana Tugas Perdana Menteri Thailand Phumtham Wechayachai.

"Mereka sepakat untuk segera bertemu dan segera menyusun Gencatan Senjata dan, pada akhirnya, PERDAMAIAN!" tulis Trump dalam pernyataannya yang dikutip oleh berbagai media internasional, termasuk CNN dan Washington Post.

Klaim Trump muncul di tengah konflik perbatasan berdarah antara Bangkok dan Phnom Penh yang telah berlangsung sejak 24 Juli. 

Hingga saat ini, sedikitnya 30 orang dilaporkan tewas dan lebih dari 160 ribu warga sipil terpaksa mengungsi akibat rentetan serangan artileri, serbuan udara, hingga saling lempar roket antara kedua negara. 

Wilayah sengketa di sekitar kompleks candi Preah Vihear kembali jadi titik panas, mengulang ketegangan yang pernah meledak lebih dari satu dekade lalu.

Dalam pernyataannya, Trump tidak hanya menyebut telah berbicara dengan kedua pemimpin, tapi juga memperingatkan bahwa Amerika Serikat tidak akan melanjutkan kesepakatan dagang dengan Thailand maupun Kamboja jika konflik tidak dihentikan. 

Ia bahkan menyinggung soal kemungkinan dikenakannya tarif sebesar 36% terhadap produk dari kedua negara, yang rencananya mulai berlaku 1 Agustus mendatang jika situasi tak kunjung reda.

“Mereka juga ingin kembali ke meja perundingan dengan Amerika Serikat, yang menurut kami tidak pantas dilakukan sampai pertempuran BERHENTI,” tegas Trump dalam unggahan berikutnya.

Respons dari Hun Manet terbilang cepat. Ia menyampaikan apresiasi atas inisiatif tersebut dan mengonfirmasi bahwa dirinya juga telah melakukan komunikasi dengan Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim, yang saat ini menjabat sebagai Ketua ASEAN. 

Sebelumnya, Anwar juga diketahui telah mengajukan proposal gencatan senjata regional yang sempat disetujui kedua negara namun kemudian ditarik kembali oleh Thailand dalam waktu kurang dari satu jam.

Meskipun belum ada konfirmasi resmi dari pemerintah Thailand maupun Kamboja soal kesepakatan pertemuan yang dimaksud Trump, sinyal positif mulai terlihat. 

Kementerian Luar Negeri Thailand menyatakan terbuka untuk dialog damai, meski tetap menegaskan bahwa penyelesaian konflik sebaiknya dilakukan secara bilateral, tanpa tekanan multilateral.

Manuver diplomatik Trump ini memunculkan spekulasi luas soal kepentingan politik AS di kawasan Asia Tenggara. Selain isu kemanusiaan yang memburuk, perang dagang yang mengintai dan potensi ketidakstabilan kawasan jadi sorotan utama. 

Trump sendiri membandingkan langkahnya dengan keberhasilan mediasi AS dalam konflik India-Pakistan di masa lalu, seolah ingin menegaskan kembali reputasinya sebagai “deal maker” global, meski kali ini bukan sebagai presiden aktif.

Konflik Thailand–Kamboja memang bukan persoalan baru, tapi eskalasi yang terjadi pekan ini menciptakan tekanan internasional yang luar biasa. Seruan dari PBB dan desakan sejumlah negara besar, termasuk AS, membuat gencatan senjata bukan lagi opsi, melainkan kebutuhan mendesak.