Pemerintah gelontorkan Rp618 triliun untuk 18 proyek hilirisasi, dari nikel hingga rumput laut. Benarkah dana jumbo ini bisa menyejahterakan rakyat? (Dok. MIND ID)

Pemerintah menggembar-gemborkan sebuah rencana ambisius untuk mengubah arah perekonomian Indonesia melalui 18 proyek hilirisasi, mencakup pembangunan smelter nikel, pengolahan kelapa, hingga industri rumput laut. 

Total investasi yang digelontorkan mencapai Rp618,13 triliun, dengan target menciptakan 276.636 lapangan kerja, mendorong ekspor produk olahan hingga US$100 miliar, dan membawa pertumbuhan ekonomi nasional mendekati 8% dalam beberapa tahun mendatang.

Namun, di tengah euforia itu, publik justru ramai bertanya benarkah Rp600 triliun lebih ini akan mengalir ke kantong rakyat, atau hanya jadi “bancakan” segelintir elite? 

Dari petani rumput laut di Sulawesi sampai buruh smelter di Kalimantan, siapa yang benar-benar akan merasakan dampaknya? 

Atau, proyek-proyek ini justru berakhir seperti “IKN jilid dua” megah di konsep, seret di lapangan?


Rp618 Triliun untuk Fondasi Industri Baru

Hilirisasi sudah lama jadi mantra pemerintah, terutama sejak larangan ekspor nikel mentah berhasil mendongkrak ekspor nikel olahan Indonesia dari US$3 miliar pada 2014 menjadi US$33 miliar pada 2023. 

Kini, pemerintah ingin mengulang resep itu, tapi dengan skala lebih luas yaitu 18 proyek prioritas lintas sektor senilai Rp618,13 triliun (US$38,63 miliar).

Rinciannya, 8 proyek minerba senilai Rp321,8 triliun, 4 proyek energi Rp272 triliun, 3 proyek kelautan Rp17,22 triliun, dan 3 proyek pertanian Rp7,11 triliun. 

Pemerintah mengklaim proyek-proyek ini bisa mencetak 276.636 lapangan kerja, dengan 104.974 di antaranya di sektor minerba seperti smelter aluminium dan stainless steel.

Menteri Investasi Bahlil Lahadalia menegaskan proyek ini bukan sekadar jargon politik. “Kita tidak boleh lagi seperti zaman VOC, hanya jual bahan mentah. Hilirisasi adalah fondasi kemandirian industri kita,” ujarnya saat rapat koordinasi di Jakarta, Oktober 2024.

Tapi angka jumbo itu juga memantik skeptisisme. Di platform X, komentar warganet berseliweran: “Rp600 triliun? Jangan-jangan cuma proyek mangkrak lagi.” 

Kekhawatiran soal penyimpangan dana juga tak lepas dari ingatan publik, mengingat kasus korupsi dana desa yang nilainya berkisar Rp157 juta hingga Rp898 juta per kasus di berbagai daerah.


Janji Besar: Pekerjaan, Ekspor, dan Ekonomi 8%

Pemerintah menjanjikan tiga manfaat utama dari hilirisasi ini. Pertama, penciptaan 276.636 lapangan kerja, baik langsung maupun tidak langsung, selama fase konstruksi dan operasional. 

Proyek smelter aluminium di Sulawesi Tenggara diperkirakan menyerap 15.000 tenaga kerja lokal, sementara pengolahan rumput laut untuk carrageenan di Sulawesi Selatan bisa membuka 5.000 lapangan kerja.

Kedua, peningkatan nilai tambah komoditas. Kesuksesan hilirisasi nikel jadi bukti. Kini, pemerintah menargetkan komoditas lain mengikuti jejaknya. 

Contohnya, pengolahan kelapa untuk oleoresin di Sumatra Utara diharapkan bisa meningkatkan nilai ekspor hingga 200%. Di sektor energi, pengembangan Dimetil Eter (DME) dari batubara disebut bakal mengurangi ketergantungan pada impor LPG.

Ketiga, akselerasi pertumbuhan ekonomi. Bahlil menargetkan proyek-proyek ini bisa mendongkrak pertumbuhan nasional hingga 8% dan mencetak ekspor olahan senilai US$100 miliar dalam 5 tahun. 

Fokus baru pada “blue economy” seperti pengolahan tilapia dan rumput laut juga diharapkan memperkuat peran Indonesia di pasar pangan global.

Namun, ada yang meragukan apakah manfaat ini benar-benar turun ke masyarakat. “Hilirisasi nikel memang sukses, tapi keuntungannya lebih banyak dinikmati korporasi besar dan investor asing,” kata Dr. Andi Widjajanto, ekonom Universitas Indonesia. “Di Morowali, banyak warga lokal masih jadi buruh harian dengan upah Rp100.000 per hari. Apa itu yang dimaksud kesejahteraan?”


Ancaman “Ghosting” ala DME dan IKN

Kekhawatiran terbesar publik adalah nasib proyek-proyek ini yang bisa saja bernasib sama seperti “ghosting project” lainnya yang berhenti di tengah jalan atau sekadar jadi janji politik. 

Contoh paling nyata adalah proyek DME di Kalimantan Timur senilai Rp15 triliun, yang digadang-gadang menggantikan LPG tapi ditinggalkan Air Products pada 2021 karena prospek keuntungan tak jelas.

Hingga kini, ke-18 proyek hilirisasi masih berada di tahap pra-studi kelayakan (pra-FS). Belum ada analisis teknis dan finansial yang mendalam. 

Danantara, badan pengelola dana dan aset dengan kapital Rp16 triliun, disiapkan sebagai penjamin pendanaan. Tapi, tanpa FS yang solid, investor baik swasta maupun BUMN cenderung menahan diri.

“Proyek DME gagal karena pra-FS yang lemah dan koordinasi antar-kementerian buruk. Kalau 18 proyek ini tidak punya FS transparan, risikonya jadi proyek mangkrak atau jadi ladang korupsi,” tegas ekonom senior Dr. Faisal Basri. 

Dari total proyek, baru 30% yang sudah mendapatkan komitmen investor swasta. Sisanya masih sepenuhnya mengandalkan BUMN dan dana negara.


Kendala Nyata: SDM Minim, Infrastruktur dan Lingkungan

Selain persoalan studi kelayakan, ada tantangan teknis di lapangan. Pertama, kualitas tenaga kerja lokal. Dari total 276.636 lapangan kerja, sebagian besar memerlukan keterampilan teknis, seperti operator mesin smelter atau teknisi pengolahan rumput laut. 

Tapi data Kementerian Tenaga Kerja menyebut, hanya 35% tenaga kerja lokal di wilayah proyek yang memiliki keterampilan memadai.

“Tanpa program pelatihan masif, masyarakat lokal hanya akan jadi penonton. Tenaga kerja asing atau dari luar daerah yang akan mengambil alih posisi strategis,” kata Andi Widjajanto.

Kedua, infrastruktur dan birokrasi. Beberapa proyek smelter di Sulawesi terhambat karena akses jalan dan listrik terbatas. Data Kementerian Investasi menunjukkan, 40% proyek strategis nasional masih terganjal lambannya proses perizinan. Satgas Hilirisasi berjanji mempercepat, tapi realisasi di lapangan kerap berbelit.

Ketiga, dampak lingkungan. Laporan Greenpeace Indonesia pada 2024 menyebut limbah smelter nikel di Sulawesi telah mencemari sungai hingga 30 kilometer dari lokasi proyek. 

“Hilirisasi harus berimbang antara profit dan planet. Kalau aspek lingkungan diabaikan, masyarakat yang akan menanggung dampak jangka panjangnya,” kata Dr. Eka Swasta, pakar lingkungan dari ITB.

Pemerintah berusaha menepis kekhawatiran publik dengan membentuk Komite Audit yang melibatkan KPK, BPKP, dan Polri untuk mengawasi penggunaan dana. Transparency International mencatat, pengawasan ketat bisa menekan potensi penyimpangan hingga 30%.

Danantara juga akan bekerja sama dengan BUMN dan swasta, tidak hanya untuk pendanaan, tapi juga alih teknologi. Namun, menurut pengamat kebijakan publik UGM, Dr. Taufik Hidayat, langkah itu belum cukup jika pemerintah tidak membuka laporan FS secara berkala ke publik. “Rp600 triliun bukan uang kecil. Publik berhak tahu proyek mana yang layak dan mana yang tidak,” ujarnya.


Game Changer atau Sekadar Wacana?

Hilirisasi triliunan ini bisa jadi lompatan besar ekonomi Indonesia, atau justru bumerang jika dikelola serampangan. Di satu sisi, peluangnya besar dengan dibukanya ratusan ribu pekerjaan, ekspor olahan melonjak, dan posisi Indonesia yang lebih kuat di rantai pasok global. 

Tapi di sisi lain, bayang-bayang korupsi, proyek mangkrak, dan kerusakan lingkungan bisa menjadikannya sekadar proyek prestise tanpa manfaat nyata.

“Rp600 triliun ini bisa jadi game changer, tapi bisa juga jadi bencana kalau hanya jadi ajang pencitraan. Eksekusi, bukan sekadar janji, yang akan menentukan,” tulis seorang akademisi di Kompasiana.

Akankah proyek-proyek ini benar-benar mengalirkan manfaat ke rakyat, atau sekadar menambah daftar panjang proyek “ghosting” di negeri ini?