Indonesia mempercepat langkah dedolarisasi lewat skema Local Currency Transaction (LCT) yang nilainya melonjak 149% menjadi USD11,7 miliar hingga semester I-2025. (Ilustrasi: Apluswire/Robin Santoso)

Aksi dedolarisasi Indonesia bukan lagi sekadar wacana. Hingga paruh pertama 2025, nilai transaksi skema Local Currency Transaction (LCT) telah melonjak tajam menjadi USD11,7 miliar atau setara Rp191 triliun, naik lebih dari dua kali lipat dibanding periode yang sama tahun lalu yang hanya mencatatkan USD4,7 miliar. Lonjakan merupakan strategi Indonesia mengurangi ketergantungan terhadap dolar Amerika Serikat dan memperkuat ketahanan ekonomi.

Bank Indonesia mencatat, rata-rata jumlah nasabah yang menggunakan skema LCT meningkat 45 persen. Tak hanya dari sisi volume, cakupan negara mitra dan sektor strategis yang terlibat juga terus diperluas. 

Setelah Malaysia dan Thailand, Indonesia menggandeng Korea Selatan sejak September 2024 dan Uni Emirat Arab pada Januari 2025. Kedua negara baru ini langsung berkontribusi 22 persen dari total transaksi LCT sepanjang semester I-2025, terutama di sektor elektronik dan energi.

Deputi Gubernur Bank Indonesia, Filianingsih Hendarta menyebut lonjakan transaksi LCT merupakan hasil konsistensi kebijakan serta koordinasi lintas sektor. 

“Transaksi LCT meningkat tajam dibandingkan semester I-2024, dengan rata-rata jumlah nasabah juga tumbuh signifikan sekitar 45 persen. Satuan Tugas Nasional LCT akan terus mendorong penggunaan mata uang lokal dalam transaksi lintas negara untuk memperkuat ketahanan ekonomi nasional,” ujarnya.

Dari sisi sektoral, dominasi masih dipegang oleh pertambangan, migas, dan agroindustri. Tiga sektor ini menyumbang sekitar 40 persen dari total transaksi LCT. 

Pemerintah juga mulai menyasar sektor-sektor baru seperti industri kreatif dan UMKM ekspor. Untuk menjangkau pelaku usaha lebih luas, jumlah bank yang ditunjuk sebagai Appointed Cross Currency Dealer (ACCD) diperluas dari 12 menjadi 18, termasuk bank syariah.

Sejak awal 2025, insentif fiskal turut digulirkan, salah satunya potongan pajak 0,5 persen bagi pelaku usaha di sektor strategis yang menggunakan skema LCT. Pemerintah berharap insentif ini dapat mempercepat adopsi mata uang lokal, khususnya dalam perdagangan bilateral dan investasi portofolio.

Sinergi juga dibangun dengan mitra dagang utama seperti Tiongkok. Penandatanganan nota kesepahaman pada Mei 2025 membuka jalan penyederhanaan protokol LCT untuk impor bahan baku industri. 

Kerja sama dengan Malaysia dan Thailand pun ditingkatkan lewat perluasan cakupan transaksi yang kini mencakup investasi portofolio, yang sudah mulai diimplementasikan sejak Maret 2025.

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan bahwa LCT bukan sekadar instrumen teknis, tapi bagian dari strategi jangka panjang menghadapi proteksionisme global. 

“Diversifikasi pasar dengan IEU-CEPA dan LCT adalah solusi jangka panjang menghadapi proteksionisme AS. Sawit harus jadi prioritas, tapi kita juga perlu antisipasi EUDR,” ucapnya.

Sejumlah tekanan eksternal seperti kenaikan tarif impor AS terhadap produk tekstil dan furnitur Indonesia sebesar 15 persen sejak April 2025 menjadi pemicu percepatan strategi dedolarisasi. 

Pemerintah tengah mengalihkan sebagian ekspor ke pasar Uni Eropa melalui skema IEU-CEPA, yang dijadwalkan mulai berlaku pada 2026. Dalam negosiasi yang berlangsung, Indonesia juga meminta agar sawit bisa dikenakan tarif 0 persen dan tidak terdampak regulasi deforestasi UE (EUDR).

Dari sisi kebijakan domestik, sinergi antara Satgas LCT dan Bursa Efek Indonesia makin diperkuat. Mulai Agustus 2025, transaksi investasi portofolio berbasis LCT akan terpantau secara live tracking. Tak hanya itu, stimulus fiskal untuk sektor pertanian seperti subsidi pupuk mulai dikaitkan langsung dengan penggunaan LCT dalam ekspor.

Deputi Kemenko Perekonomian Ferry Irawan mengatakan bahwa pemerintah tidak hanya mengandalkan instrumen moneter, tapi juga mendorong komitmen seluruh kementerian dan lembaga dalam perluasan penggunaan LCT. 

“Pemerintah telah mengupayakan berbagai kebijakan untuk memitigasi dampak tarif AS dan geopolitik global, melalui negosiasi serta stimulus untuk menjaga daya beli dan investasi. Kementerian dan Lembaga terkait harus berkomitmen sesuai perannya dalam mendorong LCT,” tegasnya.

Ekonom Bank Indonesia Ramdan Denny Prakoso menilai skema LCT tak hanya soal dedolarisasi, tapi juga efisiensi transaksi. “Pelaku usaha bisa hemat 2–3 persen dari sisi biaya konversi jika menggunakan LCT ketimbang dolar,” ujarnya.

Dengan realisasi yang telah mencapai 15 persen dari total transaksi lintas negara Indonesia, dedolarisasi melalui LCT kini bukan lagi jargon. Di tengah gejolak nilai tukar dan ancaman proteksionisme global, Indonesia tampaknya memilih jalur mandiri lewat mata uang sendiri.