Amerika Serikat resmi keluar dari UNESCO per 31 Desember 2026. Trump menuding badan PBB itu bias dan berisi sentimen anti-Israel. (REUTERS/Kevin Lamarque)

Amerika Serikat kembali memutuskan keluar dari keanggotaan UNESCO, badan PBB yang menangani pendidikan, sains, dan kebudayaan. Presiden Donald Trump memastikan langkah ini efektif berlaku mulai 31 Desember 2026.

Keputusan ini kembali memantik perdebatan karena pengakuan UNESCO terhadap Palestina, tudingan bias anti-Israel, serta penolakan terhadap program yang disebut Gedung Putih sebagai “agenda ideologis globalis” seperti Diversity, Equity, and Inclusion (DEI) dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan PBB (SDGs).

“Presiden Trump telah memutuskan untuk menarik AS dari UNESCO, yang mendukung gerakan-gerakan budaya dan sosial yang membangkitkan dan memecah belah, serta sama sekali tidak sejalan dengan kebijakan masuk akal yang dipilih rakyat Amerika pada November,” kata Anna Kelly, juru bicara Gedung Putih, dalam pernyataan yang dikutip Reuters.

Keputusan ini bukan kali pertama Washington menarik diri dari badan PBB tersebut. Sejak 1980-an, AS sudah tiga kali meninggalkan UNESCO. Pada 1984, pemerintahan Ronald Reagan mundur dengan alasan inefisiensi. 

AS kembali bergabung pada 2003, keluar lagi di masa Trump pada 2017, dan kembali di era Joe Biden. Kini, Trump menegaskan langkah serupa di periode keduanya, meski kontribusi keuangan AS ke UNESCO hanya sekitar 8% dari total anggaran jauh berkurang dibanding era sebelumnya yang bisa mencapai 22%.

Juru bicara Kementerian Luar Negeri AS, Tammy Bruce, menyebut alasan penarikan kali ini lebih tegas. “Kelanjutan partisipasi AS di UNESCO bukan kepentingan nasional negara ini,” ujarnya. 

Ia menuding organisasi itu mendorong “agenda pembangunan internasional yang bertentangan dengan kebijakan utama luar negeri Amerika”, termasuk pengakuan terhadap Palestina. 

“Keputusan UNESCO untuk mengakui ‘Negara Palestina’ sebagai anggota sangat bermasalah, bertentangan dengan kebijakan AS, dan berkontribusi pada maraknya retorika anti-Israel dalam organisasi tersebut,” tambahnya.

Langkah AS ini menimbulkan reaksi beragam dari komunitas internasional. Direktur Jenderal UNESCO, Audrey Azoulay, menyatakan penyesalan, meski mengaku organisasi sudah siap menghadapi kepergian Washington. 

“Saya menyesalkan keputusan ini, tetapi langkah ini sudah diantisipasi. Anggaran dari AS kini hanya 8%, dan UNESCO telah memperluas sumber dananya,” katanya. 

Perancis, salah satu anggota kunci UNESCO, menegaskan dukungan terhadap badan PBB itu, sementara Tiongkok menyebut keputusan AS merusak multilateralisme.

Di dalam negeri, kritik pun berdatangan. Senator Demokrat Jeanne Shaheen menilai langkah ini “terlalu pendek pandang” dan memperingatkan bahwa absennya AS dapat membuka ruang lebih besar bagi Tiongkok untuk mengisi kekosongan pengaruh di UNESCO. 

“Ini bukan sekadar soal biaya, tapi soal siapa yang mengatur standar global dalam pendidikan, kebudayaan, dan warisan dunia,” ujarnya dikutip Reuters.

Meski dampaknya terhadap operasi UNESCO tidak sebesar sebelumnya, langkah AS tetap berpotensi mengguncang dinamika diplomasi internasional, terutama terkait pengakuan Palestina dan pengaruh geopolitik negara-negara besar. 

Bagi Trump, keputusan ini selaras dengan garis besar kebijakan “America First” yang menentang lembaga multilateral. Bagi UNESCO, langkah ini menjadi ujian lain soal bagaimana organisasi internasional bertahan di tengah tarik-menarik kepentingan politik global.