Indonesia bekerja sama dengan Belanda untuk membangun tanggul laut raksasa sepanjang 500 km di Pantura. Proyek ini bernilai Rp1.297 triliun dan bertujuan melindungi jutaan warga dari ancaman banjir rob dan perubahan iklim. (Foto: ANTARA FOTO)


Indonesia tengah bersiap memulai proyek besar: pembangunan tanggul laut raksasa sepanjang 500 kilometer di sepanjang Pantau Utara Jawa. Proyek ini diperkirakan menelan biaya hingga 80 miliar dolar AS (sekitar Rp 1.297 triliun), dan tak hanya bertujuan menahan banjir rob serta dampak perubahan iklim, tetapi juga membuka peluang pertumbuhan ekonomi baru di kawasan pesisir. 

Untuk mewujudkannya, Indonesia menggandeng Belanda—negara yang telah berpengalaman lebih dari lima abad dalam pengelolaan wilayah pesisir.

Tanggul laut ini dirancang untuk melindungi lebih dari 50 juta warga yang tinggal di kawasan Pantura, dari Banten hingga Gresik, Jawa Timur. 

Ancaman banjir rob, erosi pantai, dan penurunan muka tanah yang makin parah akibat perubahan iklim menjadi alasan utama di balik proyek ini.

Presiden Prabowo Subianto menyebut proyek ini sebagai salah satu langkah strategis nasional. Dalam pidatonya di International Conference on Infrastructure (ICI) 2025 di Jakarta, 12 Juni lalu. 

ia menyatakan, “Kalau sampai ke Jawa Timur mungkin butuh 15 sampai 20 tahun. Tidak masalah. Seperti kata pepatah, ‘perjalanan 1.000 kilometer dimulai dari satu langkah’. Dan kita akan segera memulainya.”

Pembangunan akan dilakukan bertahap, dimulai dari Jakarta menuju Semarang. Di sepanjang jalur tanggul ini, pemerintah juga merencanakan pengembangan kawasan ekonomi baru: perumahan, pusat bisnis, hingga zona pariwisata. 

Selain sebagai penghalang air laut, tanggul ini juga dirancang untuk berfungsi sebagai waduk air bersih—mengatasi krisis air di wilayah pesisir yang kerap terjadi.

Belanda menjadi mitra utama dalam proyek ini, membawa pengalaman panjang dalam delta planning dan pembangunan infrastruktur air. 

Ketua Kadin Indonesia, Anindya Bakrie, menegaskan pentingnya kolaborasi ini saat bertemu Wakil Menteri Hubungan Ekonomi Luar Negeri Belanda, Michiel Sweers, di Jakarta (16 Juni 2025). 

“Ini bukan sekadar proyek penanggulangan banjir, tapi juga peluang untuk membentuk koridor pertumbuhan baru di Indonesia,” ujar Anindya

Melalui lembaga Invest International, Belanda telah menyatakan komitmennya untuk memberikan dana sebesar €300 juta (sekitar Rp 5,72 triliun), berupa hibah dan pinjaman lunak. 

Dana ini akan digunakan untuk perlindungan pesisir di wilayah seperti Demak dan Cirebon, serta proyek pengelolaan air gambut di Riau dan Kalimantan Selatan.

Kolaborasi ini merupakan kelanjutan dari kerja sama yang telah dimulai sejak 2008 lewat program National Capital Integrated Coastal Development (NCICD), yang telah menghasilkan studi-studi teknis mendalam sebagai landasan proyek saat ini.

“Belanda sudah membuktikan kemampuannya selama ratusan tahun. Mereka punya keahlian dalam delta planning dan pembiayaan proyek infrastruktur air lewat skema kemitraan publik-swasta. Kerja sama ini bisa menjadi tonggak penting bagi pembangunan Indonesia ke depan,” tambah Anindya seperti yang dilansir Antara (16/6/2025).

Dengan nilai investasi mencapai 80 miliar dolar AS, proyek ini jadi salah satu proyek infrastruktur terbesar dalam sejarah Indonesia. 

Pemerintah berencana membentuk badan otoritas khusus di bawah Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Kawasan untuk mengelola proyek ini secara menyeluruh. 

Menteri Pekerjaan Umum, Dody Hanggodo, menyebut proyek ini juga menjadi peluang besar untuk investasi jangka panjang dalam adaptasi perubahan iklim.

Meski begitu, sejumlah tantangan sudah menanti. Koalisi Save the Jakarta Bay menyoroti potensi dampak lingkungan, mulai dari rusaknya ekosistem laut hingga terganggunya mata pencaharian nelayan, terutama di wilayah Teluk Jakarta. 

Mereka khawatir proyek ini akan menutup akses nelayan ke laut terbuka dan mengulang kesalahan proyek sejenis sebelumnya. 

Pemerintah pun berjanji akan menerapkan pendekatan berbasis alam serta menjamin perlindungan sosial bagi masyarakat terdampak, meski detail implementasinya masih dinantikan.

Menteri Kabinet Teddy Indra Wijaya menilai bahwa proyek ini bisa mendorong pertumbuhan ekonomi baru di kawasan pesisir. Pemerintah pun membuka peluang komersialisasi kawasan sekitar tanggul, termasuk untuk properti dan pariwisata.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bahkan sudah menyiapkan anggaran tahunan sekitar Rp 5 triliun untuk mendukung pembangunan. Proyek ini pun telah resmi masuk dalam daftar Proyek Strategis Nasional (PSN), dengan tahap konstruksi awal segera dimulai.

“Kita tidak boleh menunda lagi,” tegas Prabowo seperti yang dilansir Tempo.co (12/6/25). Dengan dukungan teknis dan finansial dari Belanda serta potensi investasi internasional, proyek ini menjadi salah satu harapan besar dalam pembangunan masa depan Indonesia.

Pembangunan tanggul laut raksasa di Pantura bukan sekadar proyek infrastruktur. Ini adalah langkah besar Indonesia untuk menjawab tantangan perubahan iklim, sekaligus menciptakan peluang ekonomi baru. 

Dukungan dari Belanda dan komitmen kuat dari pemerintah menjadi fondasi penting. Namun, keberhasilan proyek ini akan sangat bergantung pada bagaimana pemerintah menjaga keseimbangan antara pembangunan dan pelestarian lingkungan serta kesejahteraan masyarakat lokal.

Seperti kata Presiden Prabowo, perjalanan panjang ini sudah dimulai—dan langkah pertama telah diambil.