Di tengah krisis global, NATO dihantam skandal pengadaan

Penyelidikan internasional terhadap dugaan korupsi di NATO Support and Procurement Agency (NSPA) melibatkan enam negara. (AFP/KENZO TRIBOUILLARD)

Penegak hukum dari enam negara melakukan penggerebekan dan penangkapan dalam sebuah operasi besar yang berkaitan dengan penyelidikan kasus korupsi di lingkungan NATO Support and Procurement Agency (NSPA). Operasi ini dilaksanakan secara serentak di beberapa negara, termasuk Luksemburg, Belgia, Belanda, Spanyol, Italia, dan Amerika Serikat.

Koordinasi operasi ini dipimpin oleh Eurojust, lembaga kerja sama peradilan pidana Uni Eropa. Fokus utama penyelidikan saat ini tertuju pada kantor pusat NSPA di Luksemburg, yang juga sedang menjalankan investigasi internal terkait dugaan penyalahgunaan wewenang oleh pegawainya.

Menurut keterangan resmi dari otoritas yang terlibat, investigasi menyasar baik pegawai aktif maupun mantan staf lembaga tersebut. Beberapa di antaranya diduga terlibat dalam praktik suap dan pelanggaran prosedur dalam proses pengadaan kontrak pertahanan.

Juru bicara NATO, Allison Hart, menegaskan bahwa lembaganya mendukung penuh upaya hukum ini. “Kami tengah meningkatkan sistem untuk mendeteksi dan mencegah pelanggaran semacam ini,” ujarnya, dikutip dari RT, Jumat (16/5/2025).

Dari operasi tersebut, otoritas Belgia menangkap dua orang, sementara tiga lainnya diamankan di Belanda. Salah satu dari mereka yang ditangkap di Amsterdam adalah mantan pejabat Kementerian Pertahanan Belanda.

Ia diciduk di Bandara Schiphol pada Senin lalu, diduga terkait dengan penerimaan suap pada tahun 2023 dalam proses tender kontrak pertahanan.

Pihak kejaksaan Luksemburg mengonfirmasi bahwa mereka telah menyita berbagai dokumen penting yang mendukung dugaan penyalahgunaan jabatan.

Sementara itu, jaksa dari Belgia mengungkapkan bahwa fokus mereka tertuju pada pemberian kontrak kepada perusahaan-perusahaan pengadaan senjata dan drone untuk NATO.

Selain dugaan suap dan penyalahgunaan jabatan, penyelidikan juga menyasar kemungkinan terjadinya pencucian uang dan pembocoran informasi sensitif.

Hal ini menimbulkan kekhawatiran akan lemahnya sistem pengawasan dalam institusi yang seharusnya menjadi tulang punggung logistik dan dukungan militer NATO.

Skandal ini membuka wacana baru tentang transparansi dan akuntabilitas dalam organisasi-organisasi internasional, khususnya yang memiliki fungsi vital seperti NSPA.

Pilihan Editor:

Sekretaris Jenderal NATO, Mark Rutte, turut memberikan pernyataan tegas terkait kasus ini. Dalam kunjungannya ke Ankara, Kamis (15/5/2025), ia mengatakan, “NATO mendukung sepenuhnya proses hukum yang sedang berjalan. Kami ingin mengetahui akar permasalahannya dan mengambil langkah yang diperlukan.”

Pernyataan tersebut menjadi sinyal bahwa NATO berusaha menjaga kepercayaan publik dan negara-negara anggotanya di tengah tuduhan yang cukup serius ini.

Perlu dicatat bahwa penyelidikan ini berlangsung di tengah dinamika peningkatan belanja militer oleh negara-negara anggota NATO. Terlebih lagi, Eropa kini tengah berada dalam masa kritis, dengan fokus pada penguatan kapasitas pertahanan menghadapi ketegangan geopolitik dan kebutuhan mendesak untuk mendukung Ukraina.

Sebagai bagian dari upaya kolektif, Uni Eropa bahkan telah meluncurkan inisiatif penggalangan dana senilai 800 miliar euro untuk mendukung modernisasi industri pertahanan di kawasan. Kasus korupsi seperti ini tentu saja dapat mengganggu kelancaran dari proses pengadaan strategis tersebut.

Meski beberapa orang telah ditangkap dan sejumlah bukti telah disita, hingga kini belum ada dakwaan resmi yang diumumkan ke publik. Proses penyelidikan masih terus berlangsung, dan informasi tambahan dijadwalkan akan dirilis dalam waktu dekat.

Pihak kepolisian pun mengimbau masyarakat untuk menjauhi fasilitas atau lokasi yang sedang dalam proses penyelidikan agar tidak mengganggu jalannya investigasi.

Skandal ini menjadi pengingat bahwa bahkan lembaga multinasional sebesar NATO tidak imun terhadap potensi penyalahgunaan wewenang oleh individu-individu di dalamnya.

Ketika dana miliaran euro dikelola oleh satu institusi, risiko terjadinya pelanggaran etika dan hukum meningkat secara signifikan.

Karena itu, reformasi internal dalam hal pengawasan, transparansi, dan pelaporan menjadi semakin mendesak. Kasus ini juga menunjukkan pentingnya kolaborasi lintas negara dalam menangani kejahatan yang sifatnya lintas batas.

Dengan kompleksitas tantangan global saat ini, integritas lembaga seperti NSPA menjadi sangat penting. Bila kredibilitasnya terganggu oleh kasus seperti ini, maka dampaknya bisa jauh lebih besar dari sekadar kerugian finansial—bisa merusak kepercayaan yang telah dibangun selama puluhan tahun.