Presiden Prabowo Subianto menyatakan Indonesia siap menjalin hubungan diplomatik dengan Israel jika negara tersebut mengakui kedaulatan Palestina. Komitmen ini ditegaskan dalam konferensi pers bersama Presiden Prancis Emmanuel Macron di Jakarta, 28 Mei 2025. (REUTERS/Hasnoor Hussain)

Indonesia menunjukkan sinyal perubahan signifikan dalam kebijakan luar negerinya terhadap Israel, dengan syarat diterapkannya solusi dua negara. Presiden Prabowo Subianto, dalam konferensi pers bersama Presiden Prancis Emmanuel Macron di Jakarta pada 28 Mei 2025, menyatakan bahwa Indonesia siap menjalin hubungan diplomatik dengan Israel apabila negara tersebut secara resmi mengakui kedaulatan negara Palestina. 

“Begitu Israel mengakui Palestina, Indonesia siap mengakui Israel dan membuka hubungan diplomatik,” tegas Prabowo, menandai sikap tegas pemerintahannya bahwa pengakuan timbal balik adalah kunci perdamaian yang abadi di Timur Tengah.

Solusi dua negara yang dimaksud melibatkan pendirian dua negara yang berdaulat—Israel dan Palestina—yang hidup berdampingan secara damai. Kerangka ini telah lama didukung oleh komunitas internasional dan kini dianggap oleh Jakarta sebagai satu-satunya jalan yang kredibel menuju perdamaian jangka panjang. 

“Solusi dua negara adalah satu-satunya cara untuk mencapai perdamaian sejati,” ujar Prabowo, seraya menekankan pentingnya menjamin keamanan Israel sekaligus memberikan kemerdekaan penuh bagi rakyat Palestina.

Tak hanya dalam aspek diplomatik, Indonesia juga berkomitmen memberikan dukungan nyata untuk menciptakan stabilitas di kawasan tersebut. 

Presiden Prabowo menyatakan kesiapan Indonesia untuk mengirim pasukan penjaga perdamaian jika diperlukan, dan menyatakan dukungannya terhadap konferensi internasional yang direncanakan pada Juni 2025. 

Konferensi tersebut, yang diprakarsai bersama oleh Prancis dan Arab Saudi, bertujuan mendorong pengakuan timbal balik antara Israel dan Palestina. Kunjungan Presiden Macron ke Indonesia memperlihatkan semakin menguatnya kesamaan pandangan antara kedua negara, terutama dalam menyikapi konflik di Timur Tengah. 

Kedua pemimpin membahas penguatan kerja sama pertahanan serta menyerukan gencatan senjata segera di Gaza dan akses kemanusiaan tanpa hambatan ke wilayah konflik. “Hanya solusi politik yang bisa membawa stabilitas jangka panjang,” ujar Macron, menegaskan perlunya upaya diplomatik yang terkoordinasi secara global.

Sikap Indonesia saat ini mencerminkan kesinambungan dukungannya terhadap kemerdekaan Palestina, sekaligus pendekatan yang lebih pragmatis dalam merespons realitas geopolitik yang terus berkembang. Sebagai negara berpenduduk Muslim terbesar di dunia, Indonesia secara historis konsisten mendukung perjuangan Palestina. 

Pada 2023, Indonesia menarik diri sebagai tuan rumah Piala Dunia U-20 FIFA karena adanya penolakan politik terhadap keikutsertaan tim Israel. Namun, keterbukaan Indonesia terhadap normalisasi hubungan dengan Israel tidak datang tanpa syarat. 

Pemerintah dengan tegas menolak berbagai usulan yang tidak menghormati kedaulatan Palestina, termasuk rencana pemukiman kembali warga Gaza yang dikaitkan dengan mantan Presiden AS Donald Trump pada 2025. 

Jakarta menilai proposal semacam itu sebagai pelanggaran hukum internasional dan bertentangan dengan prinsip keadilan dan perdamaian.

Komitmen kemanusiaan juga menjadi bagian dari pendekatan Indonesia. Sebelumnya, pemerintah menawarkan untuk menampung dan merawat 1.000 warga Gaza yang terluka, sebagai bentuk solidaritas dan tanggung jawab moral terhadap krisis kemanusiaan yang terus berlangsung.

Di tengah meningkatnya upaya internasional untuk menghidupkan kembali proses perdamaian, posisi yang diambil Indonesia dan Prancis berpotensi menjadi katalis bagi keterlibatan global yang lebih luas. 

Meski demikian, jalan menuju perdamaian tetap penuh tantangan, terutama mengingat belum pastinya sikap sejumlah negara Arab terkait kemungkinan pengakuan terhadap Israel. 

Untuk saat ini, pesan Indonesia jelas: perdamaian mungkin dicapai, tetapi hanya melalui pengakuan timbal balik, hidup berdampingan, dan penghormatan terhadap hak-hak kedua bangsa.