 |
| Gubernur Sumut, Bobby Nasution saat menjawab pertanyaan wartawan di kantornya, Rabu (30/4/2025) (Rahmat Utomo/Kompas.com) |
Publik Sumatera Utara tengah dihebohkan dengan temuan anggaran janggal dari salah satu dinas di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara. Dalam dokumen perencanaan anggaran, tercatat alokasi dana hingga Rp 100 juta hanya untuk pembelian tusuk gigi.
Informasi ini sontak menuai sorotan dan kritik tajam dari berbagai kalangan, mengingat besarnya dana yang dialokasikan untuk keperluan yang dinilai tidak esensial.
Menanggapi hal tersebut, Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution memberikan pernyataan tegas. Ia mengaku sangat menyayangkan masih adanya praktik penyusunan anggaran yang tidak rasional di lingkungan pemerintahannya.
Bobby menyatakan bahwa pihaknya akan segera melakukan evaluasi dan pembenahan terhadap anggaran-anggaran serupa, terutama yang tidak berpihak pada kepentingan publik.
“Efisiensi anggaran adalah arahan langsung dari Presiden. Kita semua di daerah harus menjabarkan itu dalam perencanaan dan penggunaan anggaran yang benar-benar bermanfaat untuk masyarakat,” ujar Bobby kepada media.
Menurut Bobby, anggaran sebesar itu untuk pembelian tusuk gigi sangat tidak masuk akal dan tidak dapat dibenarkan secara etika maupun logika birokrasi. Ia juga menyebutkan bahwa kejadian ini menjadi cerminan masih lemahnya pengawasan internal serta perencanaan yang kurang matang di sejumlah dinas.
Sebagai bentuk komitmen terhadap transparansi dan akuntabilitas, Pemprov Sumut akan memperketat pengawasan terhadap proses penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), serta mengintensifkan digitalisasi sistem pelaporan agar pengeluaran belanja pemerintah lebih mudah dipantau publik.
“Kita ingin memastikan setiap rupiah dari anggaran benar-benar digunakan untuk pelayanan publik, bukan untuk pemborosan,” tegas Bobby
Selain itu, Bobby juga meminta Inspektorat Provinsi dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) untuk segera melakukan audit internal terhadap pos-pos anggaran yang dinilai tidak wajar. Ia juga mengimbau masyarakat dan media untuk terus mengawal transparansi penggunaan anggaran daerah.
Kasus ini menjadi pengingat pentingnya reformasi birokrasi dan tata kelola keuangan daerah yang lebih baik. Dengan sorotan publik yang semakin tajam, diharapkan pengelolaan anggaran di lingkungan Pemprov Sumut dapat menjadi lebih efisien, transparan, dan pro-rakyat.