Presiden Prabowo Subianto yang menjabat tangan Perdana Menteri Singapura, Lawrence Wong, dalam pertemuan bilateral Leaders' Retreat di Istana Merdeka, Jakarta, pada 6 Juli 2026. | SETPRES

Presiden Prabowo Subianto dan Perdana Menteri Singapura Lawrence Wong memastikan Selat Malaka akan tetap terbuka dan dapat diakses bagi pelayaran internasional, di tengah gejolak pasokan energi global akibat konflik di Timur Tengah. 

Komitmen itu disampaikan saat keduanya bertemu di Jakarta, Senin, ketika lonjakan harga minyak kembali membayangi kawasan setelah Iran sempat menutup Selat Hormuz.

Kepastian tersebut menjadi penting karena Selat Malaka merupakan salah satu jalur pelayaran paling vital bagi perdagangan energi dunia. Jalur yang diapit Indonesia, Malaysia, Singapura, dan Thailand itu tercatat sebagai titik transit minyak terbesar di dunia berdasarkan volume, menurut data US Energy Information Administration (EIA).

Pada paruh pertama tahun lalu, lebih dari 23 juta barel minyak atau sekitar 29% dari total aliran minyak melalui jalur laut dunia melintasi Selat Malaka. Posisinya semakin strategis ketika distribusi energi dari Timur Tengah terganggu.

Dalam pernyataannya, Prabowo mengatakan Indonesia dan Singapura memiliki kepentingan bersama untuk memastikan jalur pelayaran tersebut tetap terbuka bagi seluruh pengguna.

"Kami memiliki kepentingan untuk menjaga Selat Malaka sebagai jalan bebas," ujar Prabowo.

Ia menambahkan Indonesia akan terus berkoordinasi dengan Malaysia dan Thailand agar keamanan pelayaran tetap terjaga.

"Kami akan terus berkoordinasi dengan Malaysia dan Thailand sehingga... Selat Malaka akan selalu terbuka untuk semua, aman dan mudah diakses," kata Prabowo.

Lawrence Wong menyampaikan sikap serupa. Menurutnya, Singapura dan Indonesia tetap berpegang pada prinsip kebebasan navigasi serta hak lintas sebagaimana diatur dalam United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS).

"Selat itu harus tetap aman, terbuka, dapat diakses oleh semua orang," tutur Wong.

Pernyataan kedua pemimpin muncul setelah situasi di Selat Hormuz memicu kekhawatiran pasar energi global. Pada Minggu, Duta Besar Iran untuk China menyatakan kapal-kapal yang melintasi Selat Hormuz akan dikenai biaya, meski negara-negara yang dianggap "sahabat" akan memperoleh perlakuan khusus.

Selat Hormuz selama ini menjadi jalur bagi sekitar seperlima perdagangan minyak mentah dunia serta pengiriman gas alam cair. Iran sempat menutup jalur tersebut selama perang di Timur Tengah sebelum akhirnya mencabut blokade setelah mencapai kesepakatan awal dengan Amerika Serikat untuk menghentikan permusuhan. Negosiasi menuju penyelesaian permanen konflik masih berlangsung.

Sebelumnya, pada April lalu, Menteri Keuangan Indonesia Purbaya Yudhi Sadewa sempat mengusulkan pengenaan biaya bagi kapal yang melintasi Selat Malaka. Namun, usulan itu kemudian ditarik kembali.

Di luar isu keamanan maritim, Wong juga mengumumkan Singapura tengah bekerja sama dengan Indonesia dalam proyek tenaga surya di Pulau Sulawesi. Menurutnya, Indonesia memiliki potensi energi terbarukan yang "luar biasa" dan menjadi mitra penting dalam pengembangan energi bersih di kawasan.