Menteri Luar Negeri Thailand Sihasak Phuangketkeow (kanan) bertemu mitranya dari Myanmar U Tin Maung Swe pada hari Sabtu, sehari sebelum pertemuan informal dengan menteri luar negeri ASEAN di Bangkok. | Thailand’s Ministry of Foreign Affairs

Utusan khusus ASEAN untuk Myanmar menggelar pembicaraan terpisah dengan enam kelompok pemberontak etnis dan perwakilan pemerintah militer Myanmar di Thailand pekan ini. 

Pertemuan tersebut menjadi salah satu upaya diplomatik terbaru blok Asia Tenggara untuk menghidupkan kembali proses perdamaian, di tengah perang saudara yang diperkirakan telah menewaskan sekitar 100.000 orang sejak kudeta militer pada 2021.

Menteri Luar Negeri Filipina Maria Theresa Lazaro, yang tahun ini menjabat sebagai utusan khusus ASEAN untuk Myanmar, bertemu dengan perwakilan sejumlah organisasi bersenjata etnis, termasuk Karen National Union dan Karenni National Progressive Party, serta Komite Negosiasi Solidaritas dan Perdamaian Nasional milik junta di Provinsi Chon Buri pada 13 Juli.

Menurut Reuters, seluruh pihak yang terlibat mengakui bahwa konflik di Myanmar tidak memiliki jalan keluar melalui kekuatan militer. Meski demikian, masing-masing kelompok masih memiliki posisi yang berbeda mengenai langkah penyelesaian berikutnya.

Menteri Luar Negeri Thailand Sihasak Phuangketkeow mengatakan kelompok-kelompok yang hadir menunjukkan keterbukaan untuk berdialog, meski belum mencapai kesepahaman di antara mereka sendiri.

Thailand juga menyatakan kesiapannya menjadi tuan rumah pembicaraan damai pada tahap berikutnya. Sihasak menyebut pertemuan di Chon Buri sebagai langkah untuk menghidupkan kembali inisiatif perdamaian ASEAN yang sempat terhenti.

Rangkaian diplomasi itu berlangsung setelah pertemuan informal pada 12 Juli di Bangkok yang mempertemukan para menteri luar negeri ASEAN dengan mitra mereka dari Myanmar. Pertemuan tersebut menjadi kontak tatap muka pertama sejak ASEAN mengesampingkan kepemimpinan militer Myanmar setelah kudeta 2021.

Indonesia turut menegaskan komitmennya mendukung penyelesaian konflik. Menteri Luar Negeri Sugiono dalam pertemuan di Bangkok kembali mendorong dialog yang inklusif sebagai jalan menuju perdamaian.

Lazaro dijadwalkan menyampaikan hasil pembicaraan tersebut kepada para menteri luar negeri ASEAN dalam Pertemuan Menteri Luar Negeri ASEAN di Manila yang berlangsung pada 18-24 Juli.

Langkah ASEAN membuka kembali ruang komunikasi dengan junta memantik kritik dari ASEAN Parliamentarians for Human Rights. Dalam pernyataan yang dirilis pada 15 Juli, organisasi tersebut memperingatkan bahwa keterlibatan kembali dengan pemerintah militer "berisiko melegitimasi junta tanpa memberikan manfaat nyata bagi rakyat Myanmar".

Mereka juga mendesak ASEAN menuntut pertanggungjawaban Naypyidaw atas pelaksanaan Lima Poin Konsensus, termasuk komitmen untuk segera menghentikan kekerasan.

Di lapangan, pertempuran belum mereda. Pada 15 Juli, serangan udara junta di Ayadaw menewaskan tiga orang, termasuk seorang perempuan hamil, menurut The Irrawaddy. Jutaan warga masih hidup sebagai pengungsi, sementara lebih dari 15 juta orang menghadapi kerawanan pangan akut di berbagai wilayah Myanmar.

Thailand dan ASEAN juga menyatakan keinginan untuk bertemu langsung dengan mantan pemimpin Myanmar Aung San Suu Kyi yang hingga kini masih ditahan. Namun, akses terhadap peraih Nobel Perdamaian tersebut belum diberikan oleh pemerintah militer.