Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Antonio Guterres. | TIME.COM

Ancaman "perang penuh" di Timur Tengah kini berada di titik paling krusial seiring memanasnya kembali konfrontasi militer langsung antara Amerika Serikat (AS) dan Iran. Peringatan keras ini disuarakan Sekretaris Jenderal PBB António Guterres di tengah rapuhnya gencatan senjata dan meningkatnya eskalasi bersenjata di lapangan.

Ketegangan itu membayangi debat terbuka Dewan Keamanan PBB di New York yang dipimpin Kolombia. Sesi bertajuk "Advancing Peace in the Middle East: Mediation and Dialogue for Lasting Peace" digelar tepat setelah U.S. Central Command menggempur dua kapal tanker minyak Iran di Teluk Oman pada 8 Mei 2026 atas tuduhan pelanggaran blokade ekspor.

Pada 5 Juni 2026, Angkatan Laut Iran melepaskan tembakan peringatan terhadap dua kapal perang AS di perairan yang sama, memaksa kapal perusak DDG-103 dan DDG-87 mundur ke Samudra Hindia.

Empat hari berselang, pada 9 Juni 2026, Yordania mencegat lima rudal Iran yang membidik pangkalan udara militer AS di Azraq. Kuwait dan Bahrain turut melaporkan sistem pertahanan udara mereka diaktifkan untuk menghadapi rudal yang masuk.

"Kita tidak boleh meremehkan risiko api kecil yang bisa menjadi api besar, atau dengan kata lain—perang penuh," ujar Guterres di hadapan 15 negara anggota dewan.

Ia mendesak penghentian segera seluruh permusuhan sekaligus menegaskan bahwa tidak ada solusi militer untuk mengurai krisis kawasan. Guterres menilai gencatan senjata yang berjalan sejak 8 April 2026 kini berada dalam kondisi sangat rapuh.

Situasi kian mendesak setelah Presiden Donald Trump mengeluarkan ultimatum kepada Iran pada 19–20 Februari 2026, memberi tenggat 10–15 hari bagi Teheran untuk menyepakati perjanjian nuklir atau menghadapi "hal yang sangat buruk." Trump mengancam akan menyerang Iran "dengan sangat keras" jika diplomasi buntu.

Iran sendiri sudah menyatakan status siaga penuh dan menegaskan kesiapannya menghadapi perang berkepanjangan sejak Januari 2026 — sinyal bahwa Teheran bersiap untuk konflik jangka panjang.

Di ruang sidang, Washington mencoba menyodorkan narasi keberhasilan diplomasi. Duta Besar AS untuk PBB Mike Waltz memamerkan kerangka gencatan senjata Gaza yang memasuki fase kedua serta perjanjian Israel-Lebanon yang diumumkan pada 3 Juni 2026. Kesepakatan Lebanon itu mengharuskan pembentukan "zona percontohan" di bawah kendali penuh Lebanese Armed Forces.

Waltz juga menunjuk transisi politik Suriah pasca-jatuhnya rezim Assad pada Desember 2024 sebagai bukti kemajuan kawasan.

Namun klaim itu berbenturan keras dengan realitas lapangan. Beberapa jam setelah kesepakatan Lebanon diumumkan, Israel tetap melancarkan serangan, sementara Hizbullah langsung menolak mentah-mentah hasil negosiasi bentukan Washington dan menyebutnya absurd dan menghina.

Di Gaza, situasi tak kalah suram. Lebih dari 670 warga Palestina tewas sejak gencatan senjata Oktober 2025 dimulai, dengan militer Israel kini mencengkeram lebih dari separuh wilayah kantong tersebut.

Waltz mengalihkan tanggung jawab dengan menuding Iran sebagai aktor utama di balik seluruh konflik kawasan. Ia juga mengkritik keras Rusia dan China karena menggunakan hak veto mereka pada April 2026 untuk menjegal resolusi Dewan Keamanan yang bertujuan membuka kembali Selat Hormuz — langkah yang disebutnya sebagai upaya melindungi Teheran.

Ketegangan geopolitik semakin dalam karena Rusia, China, dan Korea Utara secara terbuka membantu Iran menghadapi AS sejak awal 2026, terutama dalam isu nuklir.

Guterres sebelumnya juga mendesak AS dan Israel menghentikan serangan ke Iran pada Maret 2026, dengan peringatan serupa soal risiko perang regional yang sangat tinggi. Ketegangan di Timur Tengah terus menanjak sejak awal 2026, didorong oleh tekanan AS dan Israel yang ingin memaksa Iran tunduk  utamanya dalam soal nuklir.