Jet tempur Sukhoi Su-57 Rusia. | X/MARTIN YU


Amerika Serikat mempertimbangkan penjatuhan sanksi terhadap Aljazair menyusul pembelian jet tempur siluman Su-57E buatan Rusia. Rencana itu disampaikan pejabat senior Departemen Luar Negeri saat rapat dengar pendapat dengan anggota parlemen di Washington pada 3 Februari. 

Langkah tersebut dipicu kekhawatiran AS atas makin eratnya kerja sama militer Aljazair dengan Moskwa, yang dinilai berpotensi melanggar ketentuan Undang-Undang Countering America's Adversaries through Sanctions Act (CAATSA).

Kepala Biro Urusan Timur Dekat Departemen Luar Negeri, Robert Palladino, menyampaikan isu itu di hadapan subkomite Komite Hubungan Luar Negeri Senat untuk Timur Dekat, Asia Selatan, Asia Tengah, dan Kontraterorisme. Ia mengaku pemerintah telah mencermati laporan soal transaksi pembelian pesawat tempur Rusia oleh Aljazair.

"Kami juga telah melihat laporan-laporan media tersebut, dan hal itu mengkhawatirkan," kata Palladino ketika ditanya tentang kemungkinan menjatuhkan sanksi kepada Aljazair atas pembelian jet tempur Rusia. "Departemen Luar Negeri berkomitmen untuk menegakkan Undang-Undang Sanksi Melawan Musuh-Musuh Amerika (Countering America's Adversaries through Sanctions Act), dan transaksi seperti yang Anda jelaskan mungkin memicu penentuan tersebut".

Ia menambahkan pembahasan lebih rinci akan disampaikan secara tertutup kepada senator. "Ini adalah sesuatu yang akan kami pantau dengan seksama".

Saat didesak mengenai upaya Washington mencegah pembelian alat utama sistem persenjataan Rusia, Palladino mengakui ruang gerak AS terbatas. 

"Kami bekerja sama erat dengan pemerintah Aljazair dalam isu-isu di mana kami menemukan kesamaan pandangan. Kami tentu saja tidak sepakat dalam banyak hal, dan ini adalah contoh di mana Amerika Serikat akan mengalami masalah," katanya. "Kami menggunakan pengaruh yang kami miliki, seringkali secara tertutup, untuk memajukan kepentingan kami dan menghentikan perilaku yang tidak dapat diterima".

Pernyataan itu muncul setelah Aljazair pada Februari 2025 mengonfirmasi akuisisi Su-57E, menjadikannya pembeli asing pertama jet tempur generasi kelima Rusia tersebut. Berdasarkan dokumen yang bocor dari konglomerat pertahanan negara Rusia, Rostec, pada Oktober 2025, kontrak disebut mencakup 12 unit Su-57E dan 14 pesawat serang Su-34.

Lebih jauh, pada ajang Dubai Airshow November 2025, Direktur United Aircraft Corporation Vadim Badikha mengonfirmasi Rusia telah mengirimkan dua unit awal ke Aljazair. Pilot Aljazair dilaporkan menjalani pelatihan di Rusia menjelang pengiriman, dengan program transfer bertahap hingga 2028.

Su-57E diposisikan sebagai pesaing jet tempur generasi kelima Barat seperti F-22 dan F-35 milik AS. Pesawat ini dilengkapi teknologi siluman, radar active electronically scanned array (AESA), serta kemampuan manuver tinggi yang dirancang untuk pertempuran udara modern.

Di sisi lain, potensi sanksi terhadap Aljazair mengingatkan pada preseden Mesir beberapa tahun lalu. Pada 2018, Kairo berencana membeli 24 jet tempur Su-35 dari Rusia. Namun, tekanan diplomatik AS disertai ancaman penerapan CAATSA membuat kesepakatan itu dibatalkan pada 2020. Saat itu, Menteri Luar Negeri Mike Pompeo secara terbuka menyebut undang-undang tersebut akan mengharuskan sanksi bila transaksi tetap dilanjutkan.

Aljazair selama ini dikenal sebagai salah satu pelanggan utama industri pertahanan Rusia. Data perdagangan senjata menunjukkan sekitar 73% alutsista negara Afrika Utara itu berasal dari Moskwa. Angkatan Udara Aljazair saat ini mengoperasikan lebih dari 70 jet tempur Su-30MKA. Selain itu, konfirmasi visual pada awal 2025 menunjukkan pesawat Su-35 mulai beroperasi di Pangkalan Udara Oum Bouaghi.

Karena itu, potensi sanksi AS dinilai bisa berdampak luas, bukan hanya pada sektor militer. Ekspor hidrokarbon Aljazair yang diperdagangkan dalam denominasi dolar AS menjadi tulang punggung penerimaan negara. Pembatasan akses ke sistem keuangan berbasis dolar atau hambatan transaksi internasional berisiko menekan pendapatan energi negara tersebut.

Saat ini, Departemen Luar Negeri menyatakan masih memantau perkembangan dan belum mengumumkan keputusan final. Namun, pembahasan di Senat menunjukkan isu kerja sama pertahanan Aljazair-Rusia mulai masuk radar kebijakan luar negeri AS, terutama dalam konteks penegakan CAATSA terhadap mitra yang membeli persenjataan dari Moskwa.