Presiden Donald J. Trump menyampaikan pidato di kilometer ke-450 tembok perbatasan baru pada hari Selasa, 12 Januari 2021, dekat perbatasan Texas-Meksiko. Shealah Craighead/The White House


Pemerintahan Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengusulkan iuran minimal US$1 miliar atau setara Rp17 triliun bagi negara yang ingin menjadi anggota tetap Dewan Perdamaian baru yang digagas untuk mengawasi tata kelola dan rekonstruksi Gaza pascagenosida Israel. Ketentuan tersebut tercantum dalam draf piagam organisasi yang beredar dan dikonfirmasi kepada Bloomberg, Sabtu (17/1).

Draf piagam itu menempatkan Trump sebagai ketua perdana Dewan Perdamaian dengan kewenangan menentukan negara yang diundang sebagai anggota. Dewan ini dirancang sebagai organisasi internasional yang berfokus pada stabilitas, pemulihan pemerintahan yang sah, serta pengamanan perdamaian jangka panjang di wilayah terdampak konflik, khususnya Gaza.

Dalam mekanismenya, setiap negara anggota memiliki satu suara dan keputusan diambil berdasarkan suara mayoritas. Namun, seluruh keputusan tetap memerlukan persetujuan ketua. 

Keanggotaan dibatasi maksimal tiga tahun dan dapat diperpanjang oleh ketua, kecuali bagi negara yang menyumbang dana lebih dari US$1 miliar dalam bentuk tunai pada tahun pertama berlakunya piagam.

“Setiap negara anggota akan menjabat selama tidak lebih dari tiga tahun sejak berlakunya Piagam ini, dan dapat diperpanjang oleh ketua,” demikian bunyi draf tersebut. Pengecualian masa jabatan disebutkan berlaku bagi penyumbang dana di atas US$1 miliar.

Dewan Perdamaian dijadwalkan menggelar rapat pemungutan suara setidaknya satu kali dalam setahun atau lebih sering dengan persetujuan ketua. Selain itu, rapat nonpemungutan suara bersama dewan eksekutif akan dilakukan secara berkala, minimal setiap tiga bulan sekali.

Seorang pejabat AS mengatakan kepada Bloomberg bahwa negara tetap dapat bergabung tanpa biaya. Namun, kontribusi US$1 miliar akan memberikan status keanggotaan tetap. Dana yang terkumpul akan digunakan langsung untuk menjalankan mandat dewan, termasuk program rekonstruksi Gaza.

Pembentukan Dewan Perdamaian akan efektif setelah sedikitnya tiga negara menyetujui piagam tersebut. Trump juga memegang kewenangan untuk mengesahkan stempel resmi organisasi.

Rencana ini memicu kekhawatiran sejumlah pihak. Para kritikus menilai inisiatif tersebut berpotensi menjadi alternatif atau bahkan saingan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), lembaga yang selama ini kerap dikritik Trump.

Sebelumnya, pada Sabtu (17/1), Trump mengumumkan pembentukan Dewan Perdamaian Gaza dan mengundang sejumlah tokoh internasional, termasuk Presiden Argentina Javier Milei dan mantan gubernur bank sentral Kanada Mark Carney, untuk terlibat. Dewan khusus Gaza itu direncanakan menjadi bagian dari Dewan Perdamaian yang lebih luas.

Di sisi lain, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyampaikan keberatan atas rencana tersebut. Menurut laporan Bloomberg, Netanyahu menilai detail pembentukan dewan belum dikoordinasikan dengan pemerintah Israel, meski negaranya merupakan pihak kunci dalam konflik Gaza.