Gedung Kementerian Luar Negeri di Moskwa, Rusia. | Adam Jones/Wikimedia Commond (CC BY-SA 3.0)


Iran, Rusia, Tiongkok, serta sejumlah negara Amerika Latin mengecam keras operasi militer Amerika Serikat yang menangkap Presiden Venezuela Nicolás Maduro pada Sabtu (3/1). Operasi yang dikonfirmasi langsung oleh Presiden AS Donald Trump itu memicu perpecahan tajam di komunitas internasional dan memunculkan perdebatan serius mengenai kedaulatan negara serta legitimasi hukum internasional.

Dilansir Wall Street Journal, Trump menyatakan Maduro telah dibawa ke Amerika Serikat setelah operasi militer dilakukan di wilayah Venezuela. Langkah tersebut segera menuai reaksi global, tidak hanya dari negara-negara yang selama ini berseberangan dengan Washington, tetapi juga dari sebagian mitra tradisional AS. Sejumlah pemerintah menilai tindakan itu melampaui batas hukum internasional dan berpotensi menciptakan preseden berbahaya.

Ketegangan AS–Venezuela sendiri telah berlangsung lama. Washington selama bertahun-tahun menuding pemerintahan Maduro tidak sah, terlibat pelanggaran hak asasi manusia, serta kejahatan transnasional. 

Di bawah pemerintahan Trump, tekanan terhadap Caracas meningkat melalui sanksi ekonomi dan dukungan terbuka kepada oposisi. Operasi militer ini disebut sebagai bagian dari upaya transisi kekuasaan, meski mekanisme dan dasar hukumnya tidak dijelaskan secara terbuka.

Kecaman pertama datang dari Teheran. Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi, dalam percakapan telepon dengan Menlu Venezuela Yvan Gil Pinto, menyebut penangkapan tersebut sebagai state terrorism, sebagaimana dikutip dari Iran International, Minggu (4/1/2026).

Ia menilai aksi militer AS merupakan pelanggaran terang-terangan terhadap kedaulatan dan integritas wilayah Venezuela, serta bertentangan dengan prinsip dasar Piagam PBB, khususnya Pasal 2(4) yang melarang penggunaan kekerasan terhadap negara lain.

Dari Beijing, Kementerian Luar Negeri Tiongkok menyatakan keprihatinan mendalam dan menuntut Washington segera membebaskan Maduro serta menghentikan upaya menggulingkan pemerintah Venezuela. 

Pernyataan senada disampaikan Moskwa. Mengutip Reuters, Kementerian Luar Negeri Rusia mendesak AS membebaskan presiden yang mereka sebut terpilih secara sah, termasuk istrinya, dan menilai pembenaran hukum atas operasi tersebut tidak dapat dipertahankan.

Kuba turut menyuarakan kecaman keras. Presiden Miguel Díaz-Canel menyebut aksi itu sebagai terorisme negara terhadap rakyat Venezuela. Pernyataan tersebut disampaikan di hadapan massa dalam unjuk rasa di luar Kedutaan Besar AS di Havana. Media pemerintah Kuba melaporkan bahwa operasi tersebut dipandang sebagai ancaman langsung terhadap stabilitas kawasan Karibia dan Amerika Latin.

Di Amerika Selatan, reaksi datang dari Brasil dan Kolombia. Presiden Brasil Luiz Inácio Lula da Silva memperingatkan bahwa operasi tersebut telah melampaui batas yang tidak dapat diterima dan mengingatkan pada sejarah panjang campur tangan eksternal di kawasan tersebut. 

Presiden Kolombia Gustavo Petro mengerahkan pasukan keamanan ke perbatasan Venezuela dan menyerukan pertemuan darurat Dewan Keamanan PBB untuk membahas situasi yang berkembang.

Meksiko juga mengambil posisi kritis. Presiden Claudia Sheinbaum mengutip Piagam PBB dan menilai tindakan AS berisiko serius terhadap stabilitas regional. Pemerintah Meksiko menegaskan kembali prinsip non-intervensi sebagai pilar kebijakan luar negerinya.

Perserikatan Bangsa-Bangsa menyatakan keprihatinan atas eskalasi tersebut. Sekretaris Jenderal PBB António Guterres menyebut penangkapan Maduro sebagai dangerous precedent dan menekankan pentingnya penghormatan terhadap hukum internasional serta Piagam PBB, terlepas dari dinamika politik domestik di Venezuela, sebagaimana disampaikan dalam pernyataan resmi PBB.

Sejumlah negara Eropa turut bereaksi. Menteri Luar Negeri Prancis Jean-Noël Barrot menyatakan operasi militer itu melanggar prinsip larangan penggunaan kekerasan dalam hukum internasional dan menegaskan bahwa solusi politik yang berkelanjutan tidak dapat dipaksakan dari luar. 

Uni Eropa mengambil sikap lebih berhati-hati dengan tetap mempertanyakan legitimasi Maduro, sembari menyerukan semua pihak menahan diri dan menghormati hukum internasional.

Namun, tidak semua negara mengecam langkah Washington. Presiden Argentina Javier Milei secara terbuka mendukung penangkapan Maduro melalui unggahan media sosial yang memuji tindakan AS. Perdana Menteri Italia Giorgia Meloni juga menyebut operasi tersebut sah dan bersifat defensif, mencerminkan perbedaan sikap di antara sekutu Amerika Serikat.