Sebuah kapal kontainer membongkar kargo di terminal pelabuhan di Long Beach, California, Amerika Serikat, 10 Mei 2019. | Mark Larston/AFP

Kebijakan tarif Presiden Amerika Serikat Donald Trump kembali menjadi sorotan menjelang akhir 2025. Setelah setahun perdagangan global relatif bertahan meski hambatan dagang meningkat, sejumlah lembaga internasional menilai dampak penuh kebijakan tersebut baru akan terasa pada 2026, seiring berakhirnya masa jeda penyesuaian dunia usaha dan rantai pasok.

Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) dan International Monetary Fund (IMF) sama-sama mencatat potensi perlambatan pertumbuhan ekonomi global tahun depan. Keduanya mengaitkan tren ini dengan kenaikan tarif impor AS, meningkatnya ketidakpastian kebijakan perdagangan, serta melemahnya investasi lintas negara.

Mengapa efek tarif tidak langsung terasa

Perwakilan Dagang AS Jamieson Greer sebelumnya menyebut 2025 sebagai “tahun tarif”, merujuk pada serangkaian kebijakan proteksionis yang diberlakukan bertahap sejak awal tahun. Rata-rata tarif AS naik dari di bawah 2,5% menjadi sekitar 16–18% pada akhir 2025, dengan penerimaan bea cukai mencapai sekitar US$195 miliar hingga tahun fiskal berjalan.

Namun para ekonom menekankan bahwa dampak tarif tidak bersifat langsung. Kebijakan perdagangan umumnya memiliki jeda waktu (time lag) sekitar 12 hingga 18 bulan sebelum memengaruhi keputusan investasi, rantai pasok, dan pasar tenaga kerja. 

Sepanjang 2025, banyak perusahaan memilih mempercepat impor atau melakukan front-loading sebelum tarif penuh berlaku, sehingga kontraksi perdagangan belum sepenuhnya tercermin dalam data.

Karena itu, 2026 dipandang sebagai fase ketika dampak tertunda tersebut mulai muncul lebih jelas dalam perekonomian global.

Perkiraan ekonomi negara-negara utama

Dalam laporan terbarunya, OECD memproyeksikan pertumbuhan ekonomi global melambat dari sekitar 3,2% pada 2025 menjadi 2,9% pada 2026. Perlambatan terutama terlihat di tiga pusat ekonomi dunia: Amerika Serikat, China, dan Uni Eropa.

OECD memperkirakan ekonomi AS tumbuh sekitar 1,7% pada 2026. China diproyeksikan tumbuh 4,4%, sementara kawasan euro atau Uni Eropa berada di kisaran 1,2%. IMF menyampaikan gambaran serupa, meski sedikit lebih optimistis untuk AS dengan proyeksi pertumbuhan 2,0% pada 2026. Untuk China, IMF memperkirakan 4,2%, sedangkan Uni Eropa tetap sekitar 1,2%.

Kedua lembaga tersebut menyebut tarif AS menekan ekspor mitra dagang, meningkatkan biaya impor, dan memperpanjang ketidakpastian kebijakan. Di China, perlambatan juga dipengaruhi oleh lemahnya sektor properti serta berkurangnya dukungan fiskal. Sementara di Eropa, tekanan terutama datang dari sektor manufaktur dan otomotif yang sensitif terhadap perubahan arus perdagangan global.

Dampak pada inflasi dan investasi

Selain menekan pertumbuhan, tarif juga memengaruhi inflasi dan investasi. Sejumlah bank sentral mencatat bahwa kenaikan biaya impor cenderung diteruskan ke harga konsumen, meski dengan jeda waktu. 

OECD memperkirakan tekanan inflasi di AS berpotensi mencapai puncaknya pada pertengahan 2026, seiring berakhirnya kontrak harga lama dan menipisnya stok impor sebelum tarif.

Di sisi lain, investasi bisnis mulai menunjukkan tanda penahanan sejak paruh kedua 2025. Ketidakpastian terkait tarif dan potensi eskalasi konflik dagang mendorong perusahaan menunda ekspansi serta keputusan lokasi produksi. Dampak lanjutan mulai terlihat di pasar tenaga kerja, khususnya pada sektor manufaktur dan kelompok pekerja muda di AS.

Data perdagangan global juga menunjukkan pola yang tidak merata. Volume kontainer dunia masih tumbuh sekitar 2,1% pada Oktober 2025, tetapi arus barang ke AS justru turun sekitar 8%, mencerminkan penyesuaian rantai pasok dan pergeseran rute perdagangan.

Konsekuensi tarif AS bagi ekspor Indonesia

Bagi Indonesia, kebijakan tarif AS berdampak langsung. AS menerapkan tarif impor sekitar 19% terhadap sejumlah produk Indonesia—turun dari rencana awal 32%—namun tetap memberi tekanan pada ekspor senilai sekitar US$23 miliar per tahun. Produk yang terdampak mencakup tekstil, alas kaki, minyak sawit mentah (crude palm oil atau CPO), karet, serta sejumlah produk mesin.

Kenaikan tarif tersebut membuat harga produk Indonesia di pasar AS menjadi kurang kompetitif. Pelaku industri mencatat potensi penurunan volume ekspor, terutama di sektor padat karya. 

Dampak lanjutan yang diantisipasi meliputi tekanan pada neraca perdagangan, pelemahan nilai tukar rupiah, serta penyesuaian tenaga kerja di industri terkait.

Untuk CPO, tarif AS mendorong pengalihan ekspor ke pasar lain seperti India dan China, meski dengan margin lebih tipis. Pemerintah memperpanjang kebijakan pungutan ekspor nol guna menjaga stabilitas harga domestik dan pendapatan petani sawit.

Mineral kritis dalam agenda negosiasi

Pemerintah Indonesia juga mengonfirmasi bahwa kebijakan tarif AS dikaitkan dengan permintaan akses terhadap mineral kritis nasional. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut AS meminta akses tersebut sebagai bagian dari kesepakatan dagang bilateral yang ditargetkan ditandatangani pada akhir Januari 2026.

Permintaan itu berjalan seiring dengan pemberian pengecualian tarif bagi sejumlah komoditas unggulan Indonesia, termasuk kelapa sawit, kopi, kakao, dan teh. Kesepakatan ini merupakan kelanjutan perundingan sejak Juli 2025, ketika tarif AS terhadap produk Indonesia diturunkan dari 32% menjadi 19%.

Dalam pertemuan terakhir dengan Ambassador United States Trade Representative Jamieson Greer, kedua pihak menyepakati penyelesaian dokumen Agreement on Reciprocal Trade. 

Tim teknis dijadwalkan bertemu kembali pada minggu kedua Januari untuk memfinalisasi dokumen, dengan target penandatanganan oleh Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Donald Trump.

Posisi strategis Indonesia di industri mineral

Indonesia menempati posisi penting dalam rantai pasok mineral kritis dunia. Data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral menunjukkan Indonesia menguasai sekitar 42% cadangan nikel global, 16,3% cadangan timah, dan 7,18% cadangan kobalt yang merupakan komponen utama industri baterai, kendaraan listrik, dan teknologi energi bersih.

Meski demikian, struktur industri masih menghadapi tantangan. Sekitar 70% kapasitas pengolahan nikel di Indonesia tercatat dikuasai investasi China. Dalam konteks ini, kerja sama dengan AS dipandang berpotensi membuka diversifikasi sumber investasi, khususnya di sektor hilirisasi mineral kritis.

Duta Besar Indonesia untuk AS, Dwisuryo Indroyono Soesilo, menyebut Kedutaan Besar RI di Washington DC tengah melakukan persiapan intensif menjelang kunjungan Presiden Prabowo pada akhir Januari 2026.

Perubahan arus perdagangan global

Di tingkat global, perhatian juga tertuju pada peninjauan United States–Mexico–Canada Agreement (USMCA) yang dijadwalkan berlangsung pada Juli 2026. Proses ini dinilai penting karena dapat memengaruhi arus perdagangan dan investasi di kawasan Amerika Utara.

Sektor logistik menghadapi tantangan tersendiri. Operator pelayaran global mulai mempertimbangkan kembali penggunaan Terusan Suez setelah gangguan keamanan mereda, langkah yang berpotensi memperpendek waktu pelayaran namun juga meningkatkan risiko kemacetan pelabuhan di Eropa.


Secara keseluruhan, 2026 dipandang sebagai periode ketika dampak tertunda kebijakan tarif AS mulai tercermin lebih jelas pada pertumbuhan, inflasi, dan arus perdagangan global. 

Bagi negara-negara mitra, termasuk Indonesia, dinamika ini menghadirkan tekanan jangka pendek sekaligus penyesuaian ulang hubungan dagang dan posisi dalam rantai pasok strategis dunia.