Presiden Prabowo Subianto merombak kabinet dengan melantik 4 menteri dan 1 wamen baru. PDI-P ingatkan pentingnya integritas di tengah tantangan bangsa. (Inilah.com/Reyhaanah)

Presiden RI Prabowo Subianto merombak Kabinet Merah Putih untuk kedua kalinya pada Senin (8/9/2025) sore. Dalam upacara pelantikan di Istana Negara, Jakarta, Prabowo melantik empat menteri dan satu wakil menteri baru berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 86P Tahun 2025 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Menteri dan Wakil Menteri Negara Kabinet Indonesia 2024–2029.

Salah satu pergantian menonjol adalah masuknya Purbaya Yudhi Sadewa sebagai Menteri Keuangan menggantikan Sri Mulyani Indrawati. 

Selain itu, Mukhtarudin dari Fraksi Golkar ditunjuk sebagai Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) menggantikan Abdul Kadir Karding, Ferry Juliantono menjadi Menteri Koperasi menggantikan Budi Arie Setiadi, serta Irfan Yusuf (Gus Irfan) sebagai Menteri Haji dan Umrah dengan Dahnil Anzar Simanjuntak mendampinginya sebagai wakil menteri.

Pelantikan dilakukan langsung oleh Presiden Prabowo yang memandu pengucapan sumpah jabatan dan disusul penandatanganan berita acara.

Wakil Ketua Komisi II DPR RI dari Fraksi PDI-P, Aria Bima, menegaskan bahwa reshuffle merupakan hak prerogatif presiden. Namun ia mengingatkan agar integritas menjadi pertimbangan utama di tengah kompleksitas persoalan bangsa.

“Kita hormati kalau Pak Presiden melakukan reshuffle, itu domain dari Pak Presiden. Yang jelas integritas lebih penting. Integritas lebih penting, yang bisa menopang kehendak subjektif Presiden,” ujar Aria Bima.

Ia menambahkan, kapasitas dan kapabilitas para menteri memang penting, tetapi integritas jauh lebih krusial. 

“Kalau soal pintarnya relatif cukup, karena beban persoalan bangsa ini dalam tantangan dan ancaman global dengan situasi nasional yang tidak begitu bagus, maka kemampuan kolektif kabinet ini harus benar-benar dicari orang yang eksekutif,” tuturnya.

Aria juga menyinggung soal proporsi partai politik dalam kabinet. Ia menilai wajar jika partai mendapat porsi, tetapi figur yang dipilih harus berkompetensi dan berorientasi pada kepentingan bangsa. 

“Ambil orang-orang partai yang memang punya kompetensi, kapabilitas, kapasitas, dan integritas. Lebih soft skill, lebih punya narasi untuk kepentingan bangsa dan negara daripada sekadar kepentingan kelompok dan dirinya,” katanya.

“Yang butuh menteri itu presiden, bukan partai politik. Jangan ditawar-tawarkan,” imbuh Aria.

Di sisi lain, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan bahwa reshuffle ini dilakukan sebagai langkah penyegaran untuk memperkuat kinerja kabinet menghadapi tantangan pemerintahan. 

Ia juga mengonfirmasi bahwa posisi Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) serta Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) masih kosong. Untuk sementara, Presiden akan menunjuk pejabat ad interim hingga penetapan resmi dilakukan.

Dengan perubahan ini, komposisi kabinet Prabowo kembali bergeser. Pemerintah menekankan reshuffle dilakukan demi efektivitas kerja, sementara sejumlah pihak, termasuk PDI-P, memberi perhatian pada integritas dan arah kebijakan menteri baru di tengah situasi nasional dan global yang menantang.