Pemerintah mulai menyalurkan subsidi gaji sebesar Rp300 ribu bagi pekerja berpenghasilan di bawah Rp3,5 juta. (Foto: Freepik)

Pemerintah kembali menggulirkan berbagai stimulus untuk mendorong pertumbuhan ekonomi pada kuartal kedua 2025, dengan fokus utama pada peningkatan konsumsi rumah tangga. Salah satu bentuk dukungan yang menjadi sorotan adalah Bantuan Subsidi Upah (BSU) bagi para pekerja berpenghasilan rendah dan guru honorer. 

Bantuan ini diberikan sebesar Rp150.000 per bulan selama dua bulan, sehingga total mencapai Rp300.000. Penyaluran dimulai pada 5 Juni 2025 dan ditargetkan tepat sasaran agar dampaknya terhadap daya beli masyarakat terasa nyata di tengah meningkatnya kebutuhan selama libur sekolah dan masa pencairan gaji ke-13.

BSU diberikan kepada pekerja yang memenuhi kriteria tertentu, antara lain berstatus Warga Negara Indonesia, terdaftar aktif sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan, dan memiliki gaji tidak lebih dari Rp3,5 juta atau sesuai dengan Upah Minimum Provinsi (UMP) jika lebih tinggi. 

Penerima BSU juga tidak sedang menerima bantuan sosial lain seperti PKH, Prakerja, atau BPUM, serta bukan anggota TNI, Polri, maupun ASN. Penyaluran bantuan dilakukan melalui bank-bank Himbara seperti BRI, Mandiri, BNI, BTN, dan untuk wilayah Aceh melalui Bank Syariah Indonesia. Masyarakat dapat mengecek status penerimaan mereka melalui situs resmi Kementerian Ketenagakerjaan.

Berbeda dengan program serupa yang dijalankan saat pandemi COVID-19 di mana nominal bantuan mencapai Rp600.000 per orang, bantuan tahun ini lebih kecil karena mempertimbangkan efisiensi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). 

Meski demikian, pemerintah tetap optimistis bahwa bantuan ini, bila disalurkan tepat waktu dan sasaran, dapat menjaga momentum pemulihan ekonomi. Ekonom dari Universitas Andalas, Syafruddin Karimi, menyebut bahwa insentif seperti BSU dan bansos lainnya berpotensi mendorong pertumbuhan hingga 5,2% asalkan implementasinya berjalan efektif.

BSU hanyalah satu bagian dari paket stimulus yang lebih besar. Pemerintah juga memberikan potongan harga pada tiket transportasi umum seperti kereta api, pesawat, dan kapal laut, serta diskon tarif tol yang berlaku untuk sekitar 110 juta pengendara sepanjang Juni hingga Juli 2025. 

Selain itu, pelanggan listrik rumah tangga dengan daya maksimal 1.300 VA akan mendapatkan potongan tagihan sebesar 50%, yang mencakup lebih dari 79 juta pelanggan di seluruh Indonesia. Bantuan sosial tambahan melalui program sembako dan bantuan pangan juga diperluas untuk menjangkau sekitar 18,3 juta keluarga penerima manfaat (KPM). 

Di sektor ketenagakerjaan, pemerintah memperpanjang diskon iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) khususnya untuk sektor padat karya seperti tekstil, furnitur, dan manufaktur ringan, yang selama ini menjadi penopang utama serapan tenaga kerja.

Upaya pemerintah tidak berhenti pada pemberian stimulus ekonomi saja. Ada sinergi lintas kementerian dan koordinasi dengan pemerintah daerah untuk menghidupkan sektor pariwisata dan hiburan lokal sebagai bagian dari strategi mendorong belanja masyarakat dalam negeri. 

Momentum libur sekolah dan insentif keuangan dipandang sebagai peluang memperkuat konsumsi domestik yang berkontribusi lebih dari 55% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menyatakan bahwa rangkaian kebijakan ini diharapkan mampu mengakselerasi pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan aktivitas konsumsi masyarakat.

Kendati demikian, implementasi di lapangan menjadi tantangan tersendiri. Distribusi yang tidak merata, keterlambatan pencairan, dan kurangnya informasi kepada publik kerap menjadi kendala dalam program semacam ini. 

Karena itu, transparansi data penerima, sosialisasi yang luas, dan dukungan dari pemerintah daerah akan sangat menentukan efektivitas program. Dengan pendekatan yang terintegrasi dan dukungan fiskal yang terukur, pemerintah berharap stimulus yang diberikan dapat menjadi katalis bagi pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. 

Harapannya, kombinasi antara bantuan langsung dan insentif fiskal mampu membangkitkan semangat belanja masyarakat, menjaga daya beli, serta memperkuat fondasi ekonomi domestik menjelang semester kedua tahun ini.