 |
| Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. (Dok. Kemenkeu) |
Pemerintah tengah mengkaji tiga skema pendanaan utama guna mendukung pengembangan Koperasi Desa Merah Putih. Berdasarkan estimasi dari Kementerian Koperasi dan UKM, dibutuhkan dana sekitar Rp400 triliun untuk membangun 80.000 koperasi di seluruh Indonesia.
Menteri Keuangan Sri Mulyani menyampaikan bahwa langkah awal adalah berkoordinasi dengan sejumlah menteri koordinator untuk memastikan sumber pendanaan. Ia menjelaskan bahwa sebelumnya Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) juga berkembang dengan memanfaatkan dana desa sebagai modal awal.
Skema kedua, pendanaan koperasi dapat diperoleh melalui pinjaman dari bank-bank yang tergabung dalam Himpunan Bank Milik Negara (Himbara). Melalui mekanisme ini, koperasi bisa mendapatkan akses permodalan dari bank dan mengembalikannya lewat hasil usaha mereka.
Adapun skema ketiga, pendanaan dapat bersumber dari transfer pemerintah pusat ke daerah. Dana ini nantinya bisa dimanfaatkan oleh pemerintah daerah untuk mendukung operasional dan pengembangan koperasi desa.
Sri Mulyani menekankan pentingnya koordinasi lintas kementerian dan lembaga dalam merumuskan skema pendanaan tersebut.
"Kami terus berkoordinasi dengan Menko, Menteri Koperasi, Menteri Desa, Menteri Dalam Negeri, serta kementerian lainnya," ujarnya dalam konferensi pers, Kamis (24/4).
Sementara itu, Menteri Koperasi dan UKM Budi Arie Setiadi berharap, jika program ini berjalan optimal, masing-masing koperasi bisa menghasilkan keuntungan hingga Rp1 miliar per tahun.
Keuntungan ini diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi di desa-desa, terutama di 27.000 desa yang hingga kini belum memiliki koperasi.